Tag Archives: afganistan

Apakah di Dunia Saat Ini Terdapat Sebuah Negara Islam, seperti Arab Saudi, Iran, Pakistan, atau Afghanistan (Ketika Berada dalam Kekuasaan Taliban)?

lailahailallahTidak. Yang ada hanyalah sejumlah negeri Muslim, yang menerapkan beberapa aspek hukum Islam, sebagian besarnya merupakan bagian dari hukum syariat tentang keluarga. Belum ada satu pun negara di dunia saat ini yang mengambil seluruh hukum dan kebijakannya semata-mata berdasarkan nash-nash Islam.

Di Pakistan, hukum Islam hanya dirujuk ketika hendak menyelesaikan persoalan-persoalan keluarga, atau sekadar untuk menunjukkan kepedulian simbolik terhadap perasaan-perasaan Islam, sebagaimana tampak dalam debat seputar sanksi hudud. Ini merupakan cara-cara penguasa korup Pakistan berikutmajikan-majikan mereka di Barat dan media massa untuk menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bisa berfungsi dan tidak dapat digunakan untuk mengatur masyarakat.[1]

Arab Saudi memang menyumbangkan jutaan kopi mushafal-Qur’an, buku-buku Islam, sejumlah besar dana untuk membangun masjid di seluruh penjuru dunia, dan sebagainya. Meski demikian, Arab Saudi mencampuradukkan hukum, sebagian hukum Islam dan sebagian yang lain hukum buatan manusia. Untuk menjaga perasaan Islam, Arab Saudi tidak menyebut aturan buatan manusia itu dengan istilah “hukum”. Saudi menggunakan sejumlah terminologi untuk membedakan antara hukum Islam dengan hukum buatan manusia. Dalam salah satu buku berbahasa Arab tentangkonstitusi Arab Saudi, penyusun buku menyatakan, “Istilah undangundang (qanun) dan perundangan (tasyri’) hanya digunakan di Saudi, untuk menyebutaturan-aturan yang berasal dari syariat Islam… Adapun berbagai aturan buatan manusia disebut anzhimah, atau keputusan (ta’limaat), atau perintah (awamir)…”[2] Di samping itu, Arab Saudi merupakan sebuah kerajaan yang kekuasaannya beralih secara turun-temurun, kerajaan yang menggunakan pilar-pilar agama sebagai alat untuk mengendalikan kekuatan oposisi demi agenda-agenda kapitalis dan pro-Barat.

Demikian pula, Taliban menerapkan sebagian hukum Islam. Ketika memegang kekuasaan penuh atas Afghanistan, Taliban pernah menyatakan bahwa mereka tidak bermaksud untuk mendirikan sistem Khilafah-yang merupakan bentuk sistem pemerintahan dalam Islam – akan tetapi hanya mendirikan ke-Emiran, yakni sebuah institusi politik yang menerapkan serangkaian hukum tertentu di sebuah wilayah, tanpa kebijakan politik luar negeri. Padahal, sistem pemerintahan Islam mengharuskan diterapkannya seluruh syariat Islam, termasuk sistem ekonomi, pergaulan, pemerintahan, sekaligus berusaha mewujudkan tujuan politik luar negerinya. Khilafah bukanlah negara yang mengisolasi diri.

Konstitusi Iran memang memuat pasal-pasal yang bersesuaian dengan Islam, namun ada pula yang bertolak belakang dengan Islam. Pasal 6 Konstitusi Iran menyatakan, “..Republik Islam Iran, berbagai urusan negara harus dilaksanakan berdasarkan pendapat masyarakat yang ditunjukkan melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, pemilihan para anggota majelis syura dan anggota dewan, atau melalui proses referendum terhadap persoalan-persoalan tertentu yang diatur dalam pasal lain dalam konstitusi ini.” Sistem pemerintahan Islam-yaitu Khilafah-wajib sepenuhnya merujuk pada nash-nash syara’. Tidak demikian halnya dengan realitas sistem pemerintahan Iran, ketika konstitusinya menyatakan, “…berbagai urusan negara harus dilaksanakan berdasarkan pendapat masyarakat yang ditunjukkan melalui pemilihan umum…” Dalam Islam, berbagai urusan negara harus dilaksanakan berdasarkan syariat Islam, bukan pendapat masyarakat yang ditunjukkan melalui pemilu.

[1] Lebih lanjut bisa dibaca pada “The Methodology of Hizbut-Tahrir for Change”, Hizbut Tahrir

[2] “The Constitutional Laws of the Arab Countries,” bab “The Constitution of the Kingdom of Saudi Arabia.”

Sumber : Adnan Khan, 100 Soal Jawab Seputar Negara Khilafah